JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan di Jakarta baru-baru ini bahwa data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi menjadi fondasi utama transformasi layanan publik digital demi mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Namun, klaim ambisius ini memicu kekhawatiran besar di tengah rentetan kasus kebocoran data pribadi yang kerap menghantui infrastruktur digital pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Integrasi data massal tanpa jaminan keamanan siber yang mumpuni justru berisiko menjadi bom waktu bagi privasi jutaan warga Indonesia jika tidak dibarengi audit sistem secara transparan serta berkala.

Publik kini menanti apakah digitalisasi ini benar-benar akan mempermudah birokrasi atau hanya sekadar pemindahan kerumitan administratif ke ranah digital yang rentan serangan peretasan.