JAKARTA - Sejumlah pengamat ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengkaji ulang daftar perusahaan penerima kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Jakarta guna memastikan adanya manfaat publik yang nyata dan transparan.

Kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai hanya berfungsi sebagai fasilitas untuk menekan biaya produksi perusahaan tertentu tanpa indikator keberhasilan yang jelas bagi masyarakat luas.

Tanpa evaluasi mendalam, subsidi harga gas tersebut berisiko menjadi salah sasaran dan justru membebani penerimaan negara di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Pemerintah dituntut untuk menetapkan ukuran kepentingan publik yang lebih ketat agar insentif energi ini tidak sekadar menjadi keuntungan sepihak bagi sektor industri khusus.