Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, kini harus menghadapi gelombang tuntutan baru atas dugaan penipuan dan pencucian uang di negaranya sendiri, Tegucigalpa, tak lama setelah menerima pengampunan mendadak dari mantan Presiden AS Donald Trump yang membatalkan hukuman perdagangan narkobanya di Amerika Serikat.Langkah hukum di Honduras ini dipandang sebagai upaya mendesak untuk memastikan keadilan bagi rakyat yang telah lama menderita di bawah rezimnya yang dituding korup.Meskipun Trump memberikan "tiket bebas" dari jeratan hukum AS, keberadaan Hernández di tanah airnya memicu kemarahan publik yang menuntut pertanggungjawaban penuh atas kerusakan sistemik yang ia timbulkan selama menjabat.Skandal ini kembali menyoroti betapa rapuhnya integritas kepemimpinan politik ketika intervensi internasional dan impunitas domestik saling berbenturan dalam memperebutkan supremasi hukum yang berkeadilan.